Rencana pembangunan bandara yang menjadi ikon baru di daerah ini berdasarkan hasil rapat Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Muspida), Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangky dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bulukumba, yang berlangsung di ruang aula Kantor Camat Bontobahari, Kamis (19/4/2012).
Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan, mengatakan warga Bulukumba patut berbangga karena daerah ini segera memiliki sebuah bandara yang nantinya akan menjadi daya tarik bagi setiap orang luar untuk datang berkunjung di daerah berjuluk Butta Panrita Lopi.
"Lokasi bandara ini mengarah ke pantai Lemo-lemo Bontobahari. Ini akan menjadi ikon baru di daerah kami," ungkap Zainuddin.
Dijelaskan, luas lokasi pembangunan bandara pertama di bagian Selatan Sulsel ini akan mengunakan sekira 150 hektar lebih yang merupakan bagian tanah milik warga setempat. Oleh sebab itu, bupati berharap dalam proses pembebasan lahan diharapkan warga mengedepankan kepentingan umum dibanding pribadinya.
"Jangan sampai warga saling klaim lahan. Sebab, biasanya hal seperti ini rawan terjadi pada proses pembebasan," ujar mantan Bupati Puhowato ini.
Bahkan, dia mengingatkan kepada seluruh warga untuk tidak menggunakan jasa calo terhadap proses administrasi pembebasan tanah nantinya. Namun, diharapkan berkoordinasi langsung kepada kepala desa dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke Camat setempat serta Bagian Pertanahan Pemkab Bulukumba.
"Kami berharap jangan percaya dengan calo. Tetapi ada baiknya langsung berkoordinasi dengan kepala desa," harapnya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bulukumba, Rosali A Liong, mengemukakan, lokasi pembangunan Bandara Bulukumba ini segera di survei oleh menteri perhubungan pusat. Survei untuk mengetahui apakah lahan yang digunakan sudah sesuai atau belum. Sebab, jangan sampai setelah ditetapkan lantas ditolak oleh pusat.
"Tim survei dari pusat segera turun, kami berharap setelah itu sudah bisa dimulai pembangunannya," ungkapnya.
Terpisah, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Mulyadi Mursali, mengungkapkan hingga saat ini, belum menerima usulan dari SKPD terkait apakah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Bahkan, dalam program SKPD yang menangani pun belum memasukkan tahun ini.
"Kami belum menerima laporan dalam APBD. Tapi, kalau memang memungkinkan dialokasikan di APBD sah-sah saja. Yang penting tujuannya baik dan sudah melalui pengkajian," ujar Mulyadi
Posting Komentar